Dalam penertiban terbaru, petugas menyasar 23 ruas jalan di Kota Pahlawan, termasuk kawasan Jalan Cempaka, Kecamatan Tegalsari. Sebanyak 116 tiang utilitas dibongkar dan 91 kabel utilitas ditertibkan.

Kepala Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, Wienda Novitasari mengatakan, penertiban dilakukan terhadap jaringan utilitas yang melanggar ketentuan perizinan dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas.

"Kami terus melakukan penertiban utilitas, tiang dan kabel yang tidak memiliki izin resmi. Jadi dalam penertiban kali ini petugas melakukan pembongkaran terhadap tiang-tiang dan kabel utilitas yang melanggar ketentuan Perda 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan jaringan utilitas," ujar Wienda, Selasa (20/10/2026).

Menurut Wienda, penertiban tersebut tidak hanya berfokus pada pembongkaran infrastruktur yang melanggar aturan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga estetika kota dan memastikan pemanfaatan ruang publik berlangsung tertib.

"Penertiban ini bukan sekadar membongkar tiang dan kabel, tapi dilakukan untuk menjaga estetika kota, merapikan tata ruang dan juga memastikan pemasangan utilitas tidak dilakukan sembarangan," katanya.

Pihaknya menegaskan, setiap penyedia layanan atau provider perlu mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pemasangan jaringan utilitas. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pendukung layanan telekomunikasi dan kebutuhan lainnya dapat berjalan selaras dengan penataan kota.

"Jangan sampai ada provider yang memasang tiang dan kabel semaunya sendiri tanpa mengikuti ketentuan dan perizinan yang ada di pemerintah kota," tegasnya.

Karena itu, ia juga mengimbau seluruh pihak yang akan memasang tiang maupun kabel utilitas agar terlebih dahulu mengurus perizinan sesuai ketentuan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan pemasangan infrastruktur berlangsung tertib dan tidak mengganggu penataan ruang kota.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh pihak jika melakukan pemasangan kabel dan tiang harus melakukan izin ke Pemerintah Kota Surabaya," pesannya.

Wienda juga memastikan, penertiban akan dilanjutkan secara bertahap di berbagai wilayah Surabaya. Pelaksanaannya tidak terbatas pada lokasi maupun ruas jalan tertentu, tetapi mencakup seluruh wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kami tegaskan penertiban ini akan terus berlanjut, tidak hanya di lokasi ini, tidak hanya di ruas-ruas jalan lokal, tapi secara bertahap di seluruh wilayah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (pn1)

Forum yang diselenggarakan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei tersebut berlangsung di Garuda Hall, ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (16/10/2026), sebagai bagian dari rangkaian kunjungan delegasi pengusaha Taiwan dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Taiwan, sekaligus membuka peluang kerja sama di bidang investasi, perdagangan, dan pengembangan talenta. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala KDEI Taipei Arif Sulistiyo dan Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta Bruce Chen-jung Hung, bersama perwakilan instansi terkait serta delegasi pengusaha Taiwan.

Dalam sesi bertajuk “Introduction to Industrial Parks in Indonesia”, SIER diwakili Kepala Unit Hubungan Pelanggan, Silvi Wulan Sari Br Sitepu, yang memaparkan materi East Java’s Industrial Gateway: PT SIER’s Integrated Industrial Estate Solutions. Paparan tersebut memperkenalkan keunggulan kawasan industri yang dikelola PT SIER sebagai gerbang investasi strategis di Jawa Timur.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT SIER, Jefri Ikhwan Ma’arif, menyampaikan bahwa partisipasi dalam forum internasional ini menjadi kesempatan bagi SIER untuk memperkenalkan potensi kawasan industri Jawa Timur kepada investor Taiwan. Menurutnya, SIER tidak hanya menyediakan lahan industri, tetapi juga menghadirkan ekosistem industri terintegrasi yang mendukung kebutuhan operasional dan pertumbuhan bisnis para investor.

“SIER berkomitmen menghadirkan kawasan industri yang hijau, modern, dan terintegrasi. Kami ingin memastikan bahwa investor mendapatkan dukungan infrastruktur, fasilitas, serta konektivitas yang memadai untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Melalui forum ini, kami berharap semakin banyak investor Taiwan yang melihat Jawa Timur, khususnya kawasan industri yang dikelola SIER, sebagai mitra strategis untuk mengembangkan usahanya di Indonesia,” ujar Jefri.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai fasilitas dan layanan pendukung industri. Salah satunya adalah fasilitas pengolahan air limbah (wastewater treatment plant/WWTP) yang mendukung pengelolaan lingkungan di kawasan industri.

SIER juga mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan melalui pemasangan panel surya atap (rooftop solar panel), serta didukung konektivitas logistik untuk menunjang kelancaran aktivitas industri dan distribusi barang.

Selain memperkuat fasilitas yang telah tersedia, SIER juga menyiapkan sejumlah pengembangan strategis untuk meningkatkan daya tarik kawasan industri. Rencana tersebut mencakup pengembangan konsep kota mandiri vertikal melalui township development Wisma SIER 2.0 serta pembangunan fasilitas asrama pekerja (dormitory) dan hotel di Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Pengembangan ini diharapkan dapat melengkapi ekosistem kawasan industri sekaligus menjawab kebutuhan perusahaan dan tenaga kerja di masa mendatang.

Kehadiran SIER dalam forum ini juga dilanjutkan melalui sesi business matchmaking dan konsultasi satu lawan satu (one-on-one consultation). Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk membuka komunikasi langsung dengan calon mitra, menggali kebutuhan investor, serta menjajaki potensi kolaborasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Melalui partisipasi aktif dalam forum kerja sama ekonomi Indonesia–Taiwan 2026, SIER terus memperluas jejaring bisnis internasional dan memperkuat posisinya sebagai pengelola kawasan industri yang mendukung pertumbuhan investasi berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan komitmen PT SIER untuk menghadirkan solusi kawasan industri terintegrasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan peluang usaha di Jawa Timur. (pn1).

pusaran.net - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melarang seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Pahlawan melakukan pungutan atau tarikan dalam bentuk apa pun kepada siswa. Larangan ini mencakup seluruh kebutuhan operasional dan sarana belajar, termasuk pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS).

Wali Kota Eri menegaskan bahwa sekolah negeri merupakan fasilitas milik pemerintah, sehingga seluruh operasional dan kebutuhannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

"Saya pastikan kalau di SD-SMP Negeri harusnya tidak ada iuran apa pun karena ini milik pemerintah, makanya pemerintah harus bisa memenuhi itu semua. Saya tidak ingin lagi di sekolah negeri ada tarikan apa pun, bulan November sudah tidak boleh ada tarikan sama sekali," ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Selasa (20/10/2026).

Menanggapi praktik penjualan buku LKS atau latihan soal yang kerap terjadi, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa pola lama di mana guru merekomendasikan pembelian bahan soal tambahan tidak boleh lagi dilakukan. Ke depan, para guru di sekolah negeri diminta untuk menyusun bahan dan latihan soal secara mandiri.

Untuk mendukung kebijakan ini, Pemkot Surabaya akan mengalokasikan anggaran untuk menunjang kesejahteraan serta kompetensi para pengajar melalui sertifikasi dan tunjangan.

"Dulu biasanya guru-guru tidak meminta, tapi bilang, 'Iki lho rek lek kepengin tambah latihan soal ada ini, tuku gak apa-apa, gak tuku gak apa-apa.' Sekarang tidak boleh lagi. Nanti guru-guru yang membuat soal-soal sendiri. Makanya anggaran kita fokuskan untuk sertifikasi guru dan pendapatan penunjang, sehingga guru punya kapasitas membuat soal sendiri," jelasnya.

Ia menambahkan, jika ada murid yang secara pribadi ingin membeli buku latihan tambahan di luar sekolah atas inisiatif sendiri, hal itu diperbolehkan, asal bukan atas arahan atau dorongan dari pihak sekolah.

“Kalau misalnya orang tua atau murid ingin membeli sendiri tidak masalah, tapi tidak boleh ada keharusan di sana,” imbuhnya

Langkah tegas ini diambil sekaligus menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat terkait kegiatan siswa dan potensi pungutan di lapangan, salah satunya laporan di SDN Rangka 6 yang melibatkan murid dalam kegiatan mencuci karpet, mukena, hingga pengecatan sekolah.

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa segala bentuk biaya pemeliharaan sekolah, seragam, hingga buku belajar tidak boleh dibebankan kepada orang tua murid.

"Jangan ada iuran yang membebankan orang tua, mau itu baju, buku, atau pemeliharaan sarana di SD dan SMP negeri," tegasnya.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Wali Kota menugaskan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya untuk turun langsung ke lapangan, melingkupi dan mengecek kebutuhan tiap-tiap sekolah agar dapat dihitung dan dimasukkan ke dalam anggaran daerah.

“Kami berharap dengan pemenuhan fasilitas yang merata dan berkualitas, seluruh siswa di Surabaya dapat mengenyam pendidikan dengan nyaman tanpa terkendala latar belakang ekonomi,” pungkasnya. (pn2)

Melalui Bunda Jelita, orang tua dapat mengurus akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya. Integrasi ini memudahkan masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan tanpa harus mendatangi sejumlah kantor pelayanan secara terpisah. 

Saat ini, Bunda Jelita didukung 265 fasilitas kesehatan, terdiri atas 66 rumah sakit, 136 tempat praktik bidan mandiri, dan 63 puskesmas. Jejaring tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memastikan pemenuhan hak identitas anak sejak lahir. 

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, fase kelahiran merupakan periode penting yang mempertemukan kebutuhan kesehatan ibu dan bayi dengan pemenuhan identitas hukum serta jaminan kesehatan anak. Sebelum 2022, layanan tersebut sebenarnya telah tersedia di Surabaya, tetapi masih berjalan melalui sistem dan mekanisme masing-masing. 

"Aplikasi Sayang Warga (ASW) mendukung pendataan dan pendampingan kesehatan keluarga, sedangkan Klampid New Generation (KNG) melayani administrasi kependudukan. Kondisi ini menunjukkan perlunya integrasi agar keluarga memperoleh pelayanan sebagai satu rangkaian sejak catin, kehamilan, hingga pascapersalinan," kata Wali Kota Eri, Senin (19/10/2026). 

Kebutuhan integrasi tersebut antara lain terlihat dari sejumlah indikator kesehatan dan administrasi kependudukan pada 2021. Saat itu, Angka Kematian Ibu (AKI) di Surabaya tercatat 42,33 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 4,96 per 1.000 kelahiran hidup, dan prevalensi stunting mencapai 4,52 persen. 

Pada aspek administrasi kependudukan, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak telah mencapai 97,70 persen pada 2021. Meski demikian, ketepatan waktu pengurusan masih menjadi perhatian. Dari 93.544 pengurusan akta kelahiran warga negara Indonesia (WNI), sebanyak 62.940 atau sekitar 67,3 persen dilakukan ketika anak berusia lebih dari 60 hari. 

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya menghadirkan Bunda Jelita pada 2022 dengan menghubungkan ASW dan KNG dalam satu rangkaian pelayanan. 

"Integrasi ini memungkinkan pendampingan dimulai sejak calon pengantin, kehamilan, kesiapan administrasi dibangun sebelum persalinan, identitas hukum dan jaminan kesehatan ditindaklanjuti saat kelahiran, serta kesehatan ibu dan bayi tetap dipantau setelah persalinan," jelasnya. 

Kepala Disdukcapil Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad menjelaskan, Bunda Jelita bertujuan mewujudkan pelayanan fase kelahiran yang terintegrasi sejak catin, kehamilan, hingga pascapersalinan. Program ini menghubungkan layanan kesehatan, pendampingan keluarga, administrasi kependudukan, dan jaminan kesehatan agar kebutuhan ibu dan bayi dapat ditangani secara berkesinambungan. 

"Integrasi diarahkan agar kebutuhan ibu dan bayi dapat diidentifikasi lebih awal serta pemenuhan hak dasar anak tidak baru dimulai setelah kelahiran," ujar Irvan. 

Dalam pelaksanaannya, Bunda Jelita menargetkan seluruh ibu hamil sasaran terdata dan memperoleh pendampingan melalui ASW. Selain itu, kesiapan persyaratan administrasi diperiksa sejak usia kehamilan sekitar tujuh bulan. Setiap kelahiran kemudian ditindaklanjuti melalui KNG untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pembaruan KK, dan penerbitan akta kelahiran sebagai dasar pengurusan jaminan kesehatan bayi. 

"Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya kesinambungan pelayanan ibu dan bayi, semakin cepatnya pemenuhan identitas hukum dan jaminan kesehatan bayi, serta tetap terjaganya pendampingan kesehatan ibu dan bayi setelah persalinan," kata Irvan. 

Lebih rinci, Irvan menjelaskan, mekanisme Bunda Jelita dimulai ketika ibu hamil teridentifikasi dan tercatat dalam ASW. Data tersebut menjadi dasar bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk memberikan pendampingan serta mengidentifikasi kebutuhan kesehatan dan keluarga selama kehamilan. 

"Data tersebut menjadi dasar bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Kader Surabaya Hebat (KSH) untuk melakukan pendampingan serta mengidentifikasi kebutuhan kesehatan dan keluarga selama kehamilan," paparnya. 

Ketika usia kehamilan memasuki sekitar tujuh bulan, pendampingan diperluas dengan mempersiapkan administrasi kelahiran. Keluarga diarahkan untuk menyiapkan dan memeriksa kelengkapan persyaratan agar proses administrasi tidak baru dimulai setelah bayi lahir. 

Selanjutnya, ketika persalinan berlangsung di fasilitas kesehatan, data kelahiran ditindaklanjuti melalui KNG dan diverifikasi oleh Disdukcapil untuk penerbitan NIK bayi, pembaruan KK, serta penerbitan akta kelahiran. 

Identitas kependudukan tersebut kemudian menjadi dasar pengurusan jaminan kesehatan bayi. Pelayanan tidak berhenti setelah dokumen diterbitkan. Data ibu dan bayi kembali menjadi bagian dari pendampingan melalui ASW untuk pemantauan kondisi kesehatan pada masa pascapersalinan. 

Dengan alur tersebut, Bunda Jelita membentuk siklus pelayanan yang mencakup identifikasi sejak catin, kehamilan, pendampingan keluarga, persiapan administrasi, persalinan, pemenuhan identitas dan jaminan kesehatan, hingga pendampingan pascapersalinan. "Keunggulan Bunda Jelita terletak pada integrasi layanan yang sebelumnya berjalan melalui jalur berbeda menjadi satu rangkaian pelayanan fase kelahiran," imbuh Irvan. 

Irvan juga menegaskan, Bunda Jelita tidak membangun aplikasi baru, melainkan mengoptimalkan sistem yang telah dimiliki Pemkot Surabaya. ASW digunakan untuk pendataan, pemantauan, dan pendampingan keluarga, sedangkan KNG melayani administrasi kependudukan. 

"Kebaruan utamanya adalah perubahan titik awal pelayanan. Pemenuhan kebutuhan kelahiran tidak menunggu bayi dilahirkan, tetapi dipersiapkan sejak calon pengantin. Sekitar usia kehamilan tujuh bulan, keluarga mulai didampingi untuk memastikan kesiapan persyaratan administrasi," katanya. 

Setelah bayi lahir, proses administrasi dapat segera dilanjutkan melalui KNG untuk penerbitan NIK, pembaruan KK, dan penerbitan akta kelahiran. Dokumen tersebut selanjutnya mendukung pengurusan jaminan kesehatan bayi. 

Program ini juga memperkuat kerja sama pelayanan administrasi kependudukan dengan fasilitas kesehatan pada fase kelahiran untuk mendukung statistik hayati atau Civil Registration and Vital Statistics (CRVS). Melalui layanan tersebut, akta kelahiran, KK, dan KIA ditargetkan dapat diterbitkan dalam waktu 1 x 24 jam. 

Pelaksanaannya memadukan pemanfaatan teknologi dengan pendampingan langsung oleh TPK dan KSH. Program ini juga melibatkan lintas perangkat daerah, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), dan Disdukcapil. Kolaborasi tersebut didukung 265 fasilitas kesehatan yang tersebar di Surabaya. 

"Keunggulan ini membentuk pelayanan yang proaktif dan berkelanjutan, mendampingi sebelum kelahiran, menuntaskan hak dasar saat kelahiran, dan tetap menjaga ibu serta bayi setelah kelahiran," terang Irvan. 

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran, monitoring dan evaluasi Bunda Jelita dilakukan secara berjenjang dengan memanfaatkan ASW sebagai instrumen pemantauan berbasis data. KSH dan TPK bertugas memperbarui data sekaligus memantau kondisi keluarga di tingkat kewilayahan. 

"Kelurahan memastikan sasaran memperoleh pendampingan dan menindaklanjuti kebutuhan yang ditemukan, sedangkan kecamatan memantau pelaksanaan pada kelurahan di wilayahnya," tambah Irvan. 

Pada tingkat kota, Diskominfo bersama Dinas Kesehatan, DP3APPKB, dan Disdukcapil, mengevaluasi keterhubungan pelayanan sesuai kewenangan masing-masing. Indikator pemantauan meliputi pendataan dan pendampingan ibu hamil, kesiapan administrasi pada usia kehamilan sekitar tujuh bulan, tindak lanjut kelahiran melalui KNG, penerbitan NIK, KK, dan akta kelahiran, pengurusan jaminan kesehatan bayi, serta pendampingan ibu dan bayi setelah persalinan. 

"Evaluasi dampak juga menggunakan indikator kinerja daerah yang terukur. Terutama AKI, AKB, prevalensi stunting, ketepatan waktu penerbitan dokumen kependudukan, dan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran," ujar Irvan. 

Menurut Irvan, Bunda Jelita memperkuat pelayanan fase kelahiran dengan mengintegrasikan layanan kesehatan dan administrasi kependudukan yang sebelumnya berjalan melalui jalur masing-masing. Dengan demikian, pendampingan dapat dimulai sejak catin, kehamilan dan berlanjut setelah persalinan. 

"Dampaknya terlihat pada kesinambungan pendampingan ibu dan bayi serta pemenuhan hak administrasi anak. Perbandingan sebelum dan setelah implementasi juga menunjukkan perkembangan positif," jelas Irvan. 

Pada 2021, sebelum Bunda Jelita diterapkan, AKI di Surabaya tercatat 42,33 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 4,96 per 1.000 kelahiran hidup, dan prevalensi stunting 4,52 persen. Pada 2025, indikator tersebut masing-masing tercatat 27,89 per 100.000 kelahiran hidup, 4,02 per 1.000 kelahiran hidup, dan 0,59 persen. Pada aspek administrasi kependudukan, cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun meningkat dari 97,70 persen pada 2021 menjadi 99,13 persen pada 2025. 

Menurut Irvan, capaian tersebut tidak dapat diatribusikan hanya kepada Bunda Jelita. Namun, perkembangan indikator tersebut sejalan dengan upaya integrasi pendataan, pendampingan kesehatan, dan pelayanan administrasi kependudukan di Surabaya. 

"Dampaknya mendukung Asta Cita 4 dalam penguatan sumber daya manusia serta TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) 3 tentang kehidupan sehat dan TPB 16.9 mengenai identitas hukum bagi semua," tambah Irvan. 

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Surabaya Rini Indriyani menegaskan, keberhasilan Bunda Jelita tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor dan pendampingan langsung kepada keluarga. Menurut dia, pemanfaatan teknologi dan sistem pelayanan perlu diimbangi dengan keterlibatan organisasi masyarakat serta kader di lingkungan tempat tinggal warga. 

"Di sinilah peran Tim Penggerak PKK, Bunda PAUD, Tim Pendamping Keluarga dan Kader Surabaya Hebat menjadi sangat penting," kata Bunda Rini. 

Ia mencontohkan pelaksanaan Bunda Jelita di wilayah Kecamatan Jambangan. Sosialisasi program tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan, disertai pendampingan bagi ibu hamil dan keluarga sejak usia kehamilan memasuki tujuh bulan. "Ini adalah contoh nyata bahwa pemberdayaan masyarakat bisa menjadi jembatan antara program pemerintah dengan kebutuhan keluarga di lingkungan masing-masing," tuturnya. 

Bagi Bunda Rini, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah dokumen yang diterbitkan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran keluarga mengenai hak anak untuk memiliki identitas sejak awal kehidupan. 

"Saya menegaskan keberhasilan Bunda Jelita bukan hanya diukur dari berapa banyak dokumen yang berhasil diterbitkan. Lebih dari itu, keberhasilan program ini juga terletak pada meningkatnya kesadaran keluarga bahwa setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi sejak awal kehidupannya," tegasnya. 

Karena itu, Bunda Rini mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk memperkuat koordinasi agar pendampingan dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Sinergi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, Bunda PAUD, TP PKK, TPK, dan KSH diharapkan mampu memastikan setiap anak memperoleh hak atas identitas sejak lahir. 

"Saya berharap Bunda Jelita dapat terus berkembang menjadi praktik kolaborasi yang memberi manfaat nyata bagi warga Kota Surabaya. Karena setiap anak berhak memiliki identitas sejak lahir, dan setiap keluarga berhak mendapatkan pendampingan untuk memenuhinya," harapnya. 

Manfaat Bunda Jelita salah satunya telah dirasakan langsung oleh Linda Oktavia, warga Surabaya yang melahirkan di RS Korpri Pura Raharja. Ia mengaku terbantu karena pengurusan dokumen administrasi kependudukan anak dapat dilakukan secara praktis tanpa harus bolak-balik ke kantor kelurahan maupun instansi lainnya. 

"Kami sangat terbantu dengan adanya layanan ini. Anak sudah memiliki data kependudukan, dan kami tidak perlu bolak-balik ke kelurahan atau kantor lain untuk mengurus administrasi kelahirannya," ujar Linda. 

Kemudahan serupa juga dirasakan Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Farida Hajri yang beroperasi di kawasan Nyamplungan, Semampir, Surabaya. Tempat praktik tersebut turut membantu keluarga dengan memberikan informasi mengenai persyaratan pengajuan akta kelahiran melalui Bunda Jelita. "Alhamdulillah, dengan adanya Bunda Jelita, warga Surabaya bisa mengurus akta kelahiran dengan lebih mudah," kata Bidan Farida. 

Menurut Farida, kemudahan tersebut penting karena akta kelahiran merupakan salah satu dokumen dasar yang diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi lanjutan, termasuk pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi bayi. 

"Jika nama bayi sudah dipersiapkan dan persyaratannya lengkap, dokumen dapat diproses sehingga saat pulang dari tempat persalinan, orang tua bisa langsung menerima akta kelahiran. Berkas digitalnya juga bisa diperoleh untuk dicetak sendiri," tutupnya. (ADV) 
 

Usai majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya membacakan putusan, tim kuasa hukum Santoso langsung menyatakan banding.

Kuasa hukum Santoso, Edward Raimond, mengatakan langkah tersebut ditempuh karena pihaknya menilai masih terdapat sejumlah prinsip hukum yang perlu diuji kembali pada tingkat peradilan yang lebih tinggi.

“Kami menghormati putusan majelis hakim. Namun, ada prinsip hukum yang menurut kami masih harus diuji, terutama mengenai dasar pertanggungjawaban pidana dan bagaimana kesalahan itu dilekatkan secara personal kepada terdakwa,” kata Edward seusai persidangan.

Menurut Edward, perkara tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan lamanya pidana dua bulan.

Ia menilai, dalam hukum pidana, jabatan seseorang sebagai direktur tidak otomatis dapat disamakan dengan kesalahan pidana pribadi.

“Pertanggungjawaban pidana harus dibangun dari pembuktian. Harus jelas apa perbuatannya, apa yang diketahui, bagaimana bentuk kesalahannya, dan apakah kesalahan itu benar-benar dapat diatribusikan kepada terdakwa,” ujarnya.

Edward menyebut prinsip individual criminal responsibility menjadi penting ketika perkara menyangkut aktivitas korporasi

Menurut dia, kegiatan perdagangan melibatkan banyak tahapan, mulai dari pemasok, penerimaan barang, administrasi, pergudangan hingga distribusi kepada konsumen.

Karena itu, tanggung jawab korporasi dan tanggung jawab pidana pribadi pengurus perusahaan harus dibedakan secara hati-hati.

“Jabatan tidak boleh menggantikan pembuktian. Hukum pidana harus presisi dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab dan atas dasar kesalahan apa,” kata Edward.

Ia menambahkan, banding merupakan bagian dari due process of law dan bukan bentuk ketidakpatuhan terhadap pengadilan.

“Banding adalah mekanisme yang sah. Menghormati putusan dan menggunakan hak untuk mengujinya adalah dua hal yang dapat berjalan bersama,” ujarnya.

Edward menilai pemeriksaan di tingkat banding nantinya penting untuk menguji kembali aspek fakta, penerapan hukum, serta pertimbangan yang menjadi dasar putusan tingkat pertama.

“Dua bulan mungkin terlihat singkat sebagai angka, tetapi yang kami perjuangkan bukan sekadar durasi pidana. Ada prinsip mengenai pembuktian, fairness, dan kepastian hukum yang harus tetap dijaga,” katanya.

Meski mengajukan banding, Edward menegaskan Santoso tetap menghormati proses peradilan yang telah dijalaninya.
“Pak Santoso mengikuti seluruh proses hukum yang ada. Sekarang kami menggunakan hak yang juga diberikan oleh hukum untuk meminta pengujian pada tingkat berikutnya,” ujar Edward.

Dengan dinyatakannya banding, perkara Santoso kini memasuki babak hukum selanjutnya.
Bagi tim kuasa hukum, proses tersebut akan menjadi ruang untuk menguji kembali batas pertanggungjawaban pidana seorang pengurus perusahaan serta memastikan bahwa setiap kesalahan benar-benar dibuktikan secara personal.

“Yang kami minta bukan perlakuan khusus. Yang kami minta adalah agar prinsip hukum diuji secara utuh, fair, dan objektif,” pungkas Edward.

Perkara tersebut bermula dari penggeledahan oleh penyidik Unit 2 Subdit I Dittipidter Bareskrim Polri di gudang PT BPI, Jalan Margomulyo Nomor 46 Blok A-8, Surabaya, pada 17 September 2025. Penyidik menemukan ratusan gulung wire rope berbagai ukuran dengan merek Unistrand dan RRT.

Santoso kemudian didakwa secara alternatif berdasarkan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, serta Undang-Undang Perdagangan.

Keterangan Santoso mengenai pemasok, status barang, dan pemahamannya atas SNI menjadi bagian dari pemeriksaan perkara yang masih berlangsung. Pada hari persidangan itu, dia tetap hadir memberikan penjelasan, di tengah duka keluarga dan persoalan perusahaan yang turut berdampak pada puluhan pekerjanya. (pn1)

Ia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memberikan pendampingan kepada keluarga korban maupun melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait anak yang diduga terlibat. Proses pemeriksaan terhadap anak tersebut masih berjalan untuk memastikan kondisi dan kebutuhan penanganannya.

“Pendampingan tetap kami lakukan, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian agar proses ini bisa ditindaklanjuti sesuai hasil pemeriksaan. Karena yang bersangkutan masih berusia di bawah 12 tahun, perlu dipastikan terlebih dahulu kondisi psikologisnya melalui pemeriksaan yang sedang berjalan. Setelah hasilnya diketahui, penanganan selanjutnya akan disesuaikan,” kata Wali Kota Eri, Senin (19/10/2026).

Wali Kota Eri menegaskan, penanganan kasus tersebut perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi anak serta proses yang sedang berjalan. Pemkot Surabaya akan terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan pendampingan terhadap keluarga tetap diberikan.

Di sisi lain, ia mengajak para orang tua untuk menjadikan peristiwa tersebut sebagai pengingat tentang pentingnya membangun kedekatan dengan anak. Menurutnya, komunikasi dalam keluarga menjadi salah satu hal mendasar untuk memahami perkembangan, pergaulan, serta persoalan yang dihadapi anak sehari-hari.

“Kalau kita ingin membangun kota dan negara, semuanya harus dimulai dari keluarga. Orang tua harus dekat dengan anaknya, tahu bagaimana kesehariannya, mendengarkan ceritanya, dan memberikan pendidikan yang baik. Jangan sampai komunikasi dengan anak justru semakin jauh,” ujarnya.

Wali Kota Eri menilai, pendampingan orang tua tidak cukup hanya dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak juga membutuhkan perhatian, arahan, dan ruang untuk bercerita agar orang tua dapat memahami perubahan perilaku maupun persoalan yang mungkin dihadapi.

“Ini menjadi pembelajaran bagi saya pribadi dan seluruh orang tua. Mari kita lebih mendekatkan diri kepada anak-anak kita. Pendidikan pertama dimulai dari keluarga, dari bagaimana kita membangun komunikasi, memberikan contoh, dan menanamkan nilai-nilai yang baik,” pungkasnya. (pn2)

Dalam kegiatan tersebut, SIER berpartisipasi sebagai peserta pameran karena diundang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur, dan sebagai BUMD Pemprov Jatim yg bergerak dalam pengelolaan dan pengembang kawasan industri.

SPARK 2026 secara resmi dibuka oleh Raja Muda Selangor, Duli Yang Teramat Mulia (DYTM) Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj, didampingi Menteri Besar Selangor, Yang Amat Berhormat (YAB) Dato’ Seri Amirudin bin Shari.

Melalui ajang internasional tersebut, SIER memperkenalkan potensi dan keunggulan kawasan industri yang dikelolanya, yakni kawasan industri SIER di Surabaya dan kawasan industri Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan, sebagai pilihan lokasi investasi bagi pelaku industri dalam negeri maupun internasional.

Kedua kawasan industri tersebut memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan sektor manufaktur dan kegiatan industri, dengan dukungan infrastruktur, utilitas, serta layanan pengelolaan kawasan yang terintegrasi. Keunggulan ini menjadi nilai tambah yang ditawarkan SIER kepada calon investor yang berencana mengembangkan maupun memperluas kegiatan usahanya di Indonesia.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT SIER, Jefri Ikhwan Ma’arif, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam SPARK 2026 merupakan langkah strategis perusahaan untuk memperkenalkan kawasan industri SIER dan PIER secara lebih luas kepada investor internasional, sekaligus membangun hubungan bisnis dengan calon mitra potensial.

“Melalui SPARK 2026, kami ingin memperkenalkan kawasan industri SIER dan PIER sebagai pilihan lokasi investasi yang strategis di Jawa Timur. Dengan dukungan infrastruktur, utilitas, dan layanan kawasan industri, kami berkomitmen menghadirkan lingkungan usaha yang kondusif bagi investor untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia,” ujar Jefri.

Menurutnya, promosi investasi melalui forum internasional tidak hanya bertujuan meningkatkan pengenalan terhadap kawasan industri yang dikelola perusahaan, tetapi juga menjadi sarana untuk memahami kebutuhan investor global, memperluas jejaring bisnis, serta menjajaki peluang kerja sama yang berpotensi menghasilkan investasi baru.

“Kami berharap kehadiran SIER dalam forum internasional ini dapat mempertemukan perusahaan dengan calon investor yang memiliki rencana ekspansi industri ke Indonesia. Jawa Timur memiliki potensi pasar dan ekosistem industri yang besar. Kami optimistis kawasan industri SIER di Surabaya dan PIER di Pasuruan, termasuk kawasan industri yang akan dikembangkan SIER ke depan, dapat menjadi bagian dari pilihan investasi mereka. Karena itu, kami terus berupaya memperkenalkan potensi kawasan industri Jawa Timur kepada investor global,” tambahnya.

Partisipasi SIER dalam pameran tersebut juga mendapat dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur. Wakil Kepala Perwakilan atau Deputy Chief of Mission (DCM) KBRI Kuala Lumpur, Dr Danang Waskito SE MA, bersama Koordinator Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur, Maria Renata, turut mengunjungi gerai pameran SIER dan memberikan apresiasi terhadap upaya perusahaan dalam mempromosikan potensi investasi Indonesia di tingkat internasional.

Selain memperkenalkan kawasan industri melalui pameran, SIER juga melaksanakan pertemuan bisnis dengan Malaysian Investment Development Authority (MIDA), lembaga pemerintah Malaysia yang berperan dalam mempromosikan dan memfasilitasi investasi di sektor manufaktur dan jasa.

Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperluas jejaring kelembagaan, bertukar informasi mengenai perkembangan investasi industri, serta menjajaki peluang kolaborasi dalam memperkenalkan potensi kawasan industri Jawa Timur kepada pelaku usaha dan investor internasional.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, SIER juga melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan Unit Usaha Syariah PT Bank Maybank Indonesia Tbk pada 17 Oktober 2026. Penandatanganan tersebut merupakan tindak lanjut dari diskusi strategis bersama Maybank Group yang dilaksanakan sehari sebelumnya.

Jefri menjelaskan bahwa penjajakan kerja sama dengan sektor perbankan merupakan bagian dari upaya SIER untuk memperkuat ekosistem pendukung investasi, termasuk membuka peluang pengembangan layanan dan kolaborasi bisnis yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan maupun investor di kawasan industri.

“Pengembangan kawasan industri tidak hanya membutuhkan kesiapan lahan dan infrastruktur, tetapi juga dukungan ekosistem bisnis yang kuat. Melalui sinergi dengan berbagai mitra strategis, termasuk sektor perbankan, kami berharap dapat menghadirkan nilai tambah dan kemudahan bagi investor yang ingin mengembangkan usahanya di kawasan industri SIER,” jelasnya.

Mengusung semangat “Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara”, partisipasi SIER dalam SPARK 2026 menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan daya saing kawasan industri Jawa Timur, memperluas akses pasar investasi internasional, serta mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

Ke depan, SIER akan terus mengoptimalkan kegiatan promosi, memperkuat hubungan dengan calon investor dan mitra strategis, serta mengembangkan layanan kawasan industri guna menjadikan SIER dan PIER sebagai pilihan lokasi investasi yang semakin kompetitif di Indonesia. (pn1)

Kepala DP3APPKB Kota Surabaya, Ida Widayati, mengatakan pendampingan diberikan kepada kedua keluarga dengan mempertimbangkan kebutuhan perlindungan anak. Menurutnya, anak yang diduga terlibat juga masih membutuhkan penanganan dan pendampingan yang sesuai, tanpa mengesampingkan proses hukum yang berjalan.

“Sudah kami dampingi dua-duanya. Keluarga korban membutuhkan pendampingan, begitu juga keluarga anak yang diduga terlibat karena mereka juga masih anak-anak,” kata Ida, Senin (19/10/2026).

Ida menjelaskan, pendampingan terhadap keluarga korban dilakukan untuk memberikan dukungan di tengah situasi sulit yang dihadapi keluarga. Sementara itu, penjangkauan terhadap anak yang diduga terlibat dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk kepolisian, guna memastikan kebutuhan penanganan anak dapat ditindaklanjuti.

“Kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar anak yang diduga terlibat juga mendapatkan penanganan yang sesuai. Saat ini, anak tersebut menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Menur untuk pemeriksaan dan pendalaman kondisi psikologisnya. Nantinya, langkah penanganan selanjutnya akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tenaga profesional,” jelasnya.

Ia menegaskan, penanganan kasus yang melibatkan anak perlu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, baik dalam memberikan perlindungan kepada keluarga korban maupun memastikan anak yang diduga terlibat memperoleh penanganan yang sesuai. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar proses pendampingan berjalan seiring dengan penanganan kasus oleh aparat berwenang.

“Untuk pencegahan, kami terus melakukan edukasi kepada anak, orang tua, dan masyarakat. Kami memiliki Puspaga, termasuk layanan di balai RW, serta sosialisasi di sekolah dan lingkungan masyarakat. Harapannya, orang tua semakin memahami pola pengasuhan yang tepat, sementara lingkungan sekitar juga lebih peduli terhadap perlindungan anak agar perundungan bisa dicegah sejak dini,” terangnya.

Ida menambahkan bahwa edukasi tersebut menyasar anak, orang tua, hingga masyarakat luas untuk meningkatkan pemahaman tentang pola pengasuhan yang tepat, pentingnya pengawasan terhadap anak, serta upaya pencegahan perundungan.

“Melalui edukasi ini, kami berharap masyarakat semakin peduli terhadap kondisi anak di lingkungan sekitarnya. Jika menemukan indikasi kekerasan atau perundungan, kami mengajak masyarakat untuk segera melaporkannya agar bisa ditangani sejak dini,” tambahnya.

Menurutnya, peran keluarga dan lingkungan sangat penting dalam menciptakan ruang tumbuh yang aman bagi anak. Penguatan pemahaman mengenai tanggung jawab pengasuhan, pengawasan, dan perlindungan anak diharapkan dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan sejak dini.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, mulai dari keluarga, lingkungan sekitar, hingga sekolah, untuk bersama-sama mengambil peran dalam melindungi anak. Jangan ragu untuk peduli, mengingatkan, dan melaporkan jika menemukan dugaan kekerasan atau perundungan. Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama agar setiap anak bisa tumbuh dengan aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan,” pungkasnya. (pn2)

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Arif Fathoni yang akrab disapa Toni mengatakan, bantuan tersebut tetap disalurkan meski agenda Bahlil untuk menyapa langsung para sopir len ditunda. Bahlil harus memenuhi panggilan Presiden untuk membahas persoalan bangsa.

Toni bilang, pengalaman Bahlil saat menjalani profesi sebagai sopir angkot ketika muda menjadi pesan penting bagi para sopir. Perjalanan hidup Bahlil hingga dipercaya menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menko Bidang Hilirisasi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar diharapkan dapat menginspirasi mereka untuk terus berjuang menggapai cita-cita.

“Pak Bahlil di masa mudanya pernah menjadi sopir angkot. Hari ini, alhamdulillah, beliau dipercaya Presiden menjadi menteri dan Ketua Umum Partai Golkar,” kata Toni, Minggu (18/10/2026).

Ia menegaskan, latar belakang pekerjaan maupun kondisi keluarga tidak seharusnya membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita besar. Kerja keras, tekad, dan kegigihan menjadi modal penting untuk membuka peluang meraih kehidupan yang lebih baik.

“Kita ingin memberikan pesan kepada anak-anak sopir angkot se-Jawa Timur agar jangan pernah patah arang dalam menggapai cita-cita. Dengan kerja keras, anak sopir sekalipun bisa menjadi orang sukses di Republik yang kita cintai ini,” katanya.

Toni menjelaskan, penyaluran 200 paket sembako menjadi bentuk perhatian Golkar kepada para sopir len yang setiap hari bekerja melayani kebutuhan transportasi masyarakat. Bantuan tersebut sekaligus membawa pesan motivasi agar para sopir tetap optimistis menjalani profesinya dan memperjuangkan masa depan keluarga.

Menurut dia, kisah Bahlil dapat menjadi pengingat bahwa kesuksesan tidak semata-mata ditentukan oleh titik awal kehidupan seseorang, tetapi juga oleh perjuangan dan kerja keras untuk terus berkembang.

Meski Bahlil belum dapat hadir langsung di Terminal Joyoboyo, Golkar memastikan penyaluran bantuan sembako tetap berjalan sesuai rencana. Sementara itu, jadwal pengganti untuk agenda Bahlil menyapa para sopir len belum disampaikan.

Melalui kegiatan tersebut, Golkar ingin menegaskan bahwa perhatian kepada para sopir tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi juga pada upaya membangun semangat dan kepercayaan diri agar mereka tidak menyerah dalam mengejar cita-cita.(pn2)

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat Dr. K.H. Arif Fahrudin, M.Ag. menyerukan agar ikhtiar lahir dan batin berjalan bersamaan.

"Pemerintah sedang berjibaku memadamkannya. Rakyat sedang kesusahan terdampak kesehatannya, lingkungannya terpapar polusi asap, pendidikan anak-anaknya terganggu, aktivitas perekonomian tersendat," ujarnya dari Masjid Istiqlal Jakarta, Jumat (16/10). "Kejar pembakar lahan hutannya. Ikhtiar langit harus terus disertakan. Doa, istighfar, tobat, dan solat Istisqo mari digelar. Hasbunallah," ajaknya.

Ketua Umum MUI Jambi Dr. KH. Muhammad Umar Yusuf, MHI bersama Sekretaris Umum Prof. Dr. H. Lukman Hakim, M.Pd menerbitkan surat edaran resmi agar seluruh jajaran MUI, pengurus masjid, para ulama, dan pondok pesantren melaksanakan sholat Istisqa serta membaca Qunut Nazilah setiap Jumat, memohon hujan yang membawa rahmat dan keberkahan.Dari Kalimantan Selatan, Sekretaris Umum MUI Dr. H. Nasrullah AR mengajak masyarakat melaksanakan sholat istighfar, "agar kita terhentikan dari musibah kebakaran lahan, kekeringan, dan kemarau panjang," ujarnya.

Gerakan doa itu nyata di lapangan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Salat Istisqa di halaman Kantor Bupati, dirangkai doa bersama lintas agama. "Hari ini, selain umat Muslim, umat agama lain juga melaksanakan doa bersama dengan satu tujuan. Kita berharap hujan segera turun," ujar Bupati Kutai Kartanegara. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak masyarakat Salat Istisqa di Griya Agung Palembang.

"Upaya sudah kita lakukan secara harfiah, kita sudah berjuang semua pihak. Tentu kita memohon kepada Allah SWT untuk diberikan hujan," ujarnya. Istisqa juga digelar Polsek Binawidya Padang dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Di sisi lain, negara menindak tegas mereka yang membakar lahan. Bareskrim Polri menetapkan sembilan perusahaan sawit sebagai tersangka karhutla, dengan tujuh di antaranya berlokasi di Kalimantan Barat.

"Total laporan polisi sebanyak 98 laporan polisi, sedangkan total luas lahan terbakar seluas 25.600,26 hektare, total tersangka adalah 9 tersangka," kata Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subiyanto, Rabu (14/10/2026).

Sebanyak 223 orang juga ditetapkan sebagai tersangka dari 273 laporan polisi, tersebar di 12 kepolisian daerah.

Penanganan di lapangan berjalan besar. Sebanyak 10.700 personel gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan relawan diterjunkan di Kalimantan Tengah, didukung lima helikopter _water bombing_ serta operasi modifikasi cuaca siang dan malam. BNPB mencatat Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, dan Jambi kian membaik, sementara Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan masih menjadi prioritas. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Malaysia terkait tawaran bantuan. Kementerian Kesehatan mencatat 283.270 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak sepanjang 18 Agustus hingga 13 Oktober, sebagai dampak asap dari lahan yang dibakar.

Karena itu, seruan para ulama bukan sekadar rutinitas. Doa menyertai kerja keras petugas di lapangan, penindakan terhadap korporasi pembakar lahan, dan usaha pemerintah memadamkan api. Sebagaimana disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, ini bukan waktunya saling salahkan dan mencaci maki. Semoga Allah segera menurunkan hujan, memadamkan asap, dan menyelamatkan anak-anak kita. (pn3).